Sepintas terlihat betapa mudahnya politisi di negeri ini untuk menduduki sebuah jabatan penting. Selagi punya banyak duit, sang politisi gampang bikin sensasi, bahkan aktingnya melebihi para pesohor elektronik di sinetron-sinetron asuhan Mr. Punjabi.
Para politisi, tentu bukan negarawan, selalu tahu mengisi proses panjang pencapaian tahta yang ia inginkan selama Pilkada. Maksud saya, dalam hal cari-mencari dukungan.
Kita tahu bahwa jumlah kelompok massa pendukung adalah salah satu jaminannya. Tak peduli ia maju lewat partai atau independen. Walaupun pada praktiknya, terutama di Sumut, hanya 10% kemungkinan independen menang. Itu juga kalau sang petahana dipandang bagus kerjanya.
Mari kita berwacana tentang "Pilgub Sumut 2018"
Saat ini di Sumut, para balon gubernur sudah mulai wara-wiri, lalu lalang ke sana-ke mari, mencari kawan baru sembari mengingat-ingat teman lama yang ada di daerah-daerah di Sumut. Ya, mereka memang sedang beruapaya meyakinkan masyarakat bahwa ia adalah teman lama yang baru ketemu. Fakta semacam ini bahkan sudah berjalan satu hingga dua tahun sebelum Pilgub Sumut diselenggarakan.
Tentu saja Partai adalah jaminan utamanya. Ya, minimal sebagai proklamator pencalonannya. Namun dukungan partai jelas sekali bukanlah jaminan termanjur. Termasuk ketika partai pendukungnya itu partai pemenang pemilu teranyar.
Kenyataannya ia lebih butuh dukungan massa yang lebih nyata daripada besarnya prosentasi kemenangan partai pendukugnya. Bukan apa-apa, terlalu banyak contoh nyata yang membuktikan kesahihan pernyataan saya ini.
Lantas, kemana harus mencari kawan?
Misalnya saja si X adalah cagub yang sudah mengumandangkan pencalonannya. Tentu ia sudah barang pasti takkan peduli seberapa besar ongkos politik yang akan ditanggungnya. Tak hanya itu, ia juga pasti sudah kenal betul daerah tempat ia mencalonkan.
Misalnya Cagub Sumut pasti tahu mentalitas masyarakat Sumut, termasuk cara mengumpulkan pendukung, terutama selama ia menjadi balon hingga calon.
Maka ia juga harus tahu bahwa di Sumut ini, organisasi atau lembaga apa saja yang paling efektif mengumpulkan massa. Sejauh saya alami sendiri saat Pilkada Kabupaten Simalungun (2015) dan Pilkada Kota Siantar (2016) lalu, kelompok sentral dan punya pengaruh yang signifikan di Sumut adalah pemimpin agama, komunitas marga dan ormas.
Sebelum saya lanjutkan, anggaplah tulisan ini sebagai saran saya kepada para balon gubernur Sumut yang akan bertarung tahun depan. Mari kita lihat satu per satu.
(1) Pendekatan Agama
Kita semua pasti tahu: pendekatan lewat agama adalah pendekatan terbaik dan termudah di seluruh penjuru negeri ini. Bahkan ibukota Jakarta adalah salah satu korban dari polarisasi agama dalam proses Pilkada tahun ini (2017).
Hanya di tempa lain, bisa saja si pemenenang justru tak selalu berasal dari agama mayoritas. Namun, sebaliknya di tempat yang lain lagi agama justru sangat menentukan pemilih dalam menentukan calon yang memimpin daerah mereka.
Sumatera Utara sendiri tergolong unik dalam hal ini. Di beberapa daerah di Sumut justru sering terjadi bahwa pemenang Pilkada bukanlah calon yang seagama, melainkan mereka yang justru 'cerdas' menggamit tokoh-tokoh agama yang jago memengaruhi umatnya.
Proses semacam ini pun selalu berjalan dengan cara yang sama: "Lu kasih gue duit, gue pilih lu!"
Inilah yang (masih) berlaku dan tampaknya (sangat) lazim terjadi di Sumut ini. Tak heran, ketika SUMUT kerap dipanjangkan menjadi "Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai". Tentu, karena Sumut memang jagonya "money politic" dan rutin "mengirim" pejabat ke KPK.
Kembali ke pendekatan agama tadi. Kita sering mendengar bahwa dalam proses Pilkada, proposal pembangunan tempat ibadah, proposal kegiatan yang mendadak diadakan, proposal pesta / perayaan keagamaan, dan acara lain yang berwarna agama sering mendadak menumpuk di posko balon gubernur Sumut.
Tentu saja, bila ia ingin dikenal sebagai "bakal menjadi gubernur pemurah", sang balon pun akan menanggapi permintaan tadi. Persoalannya, sungguhkah ia ikhlas membantu "kebutuhan rohani" tadi? Tentu saja tak ada kata "ikhlas" dalam politik.
Faktanya, sang balongub hampir selalu membantu dengan syarat (Term of Reference): "Saya akan membantu kalian, tetapi tolong kalian atur jumlah orang yang hadir dan waktu bagi saya untuk memberi sambutan di acara kalian".
Cara kerja politik di ngeri kita, khususnya di Sumut memang masih standar beginian. Hukum ekonomi mendasar masih jadi andalan utama: ada PERMINTAAN dan ada PENAWARAN. Di satu sisi, balon gubernur ingin menang, dan di sisi sebaliknya, para komunitas agama tadi ingin mendapat "bantuan dari Tuhan lewat orang baik dan hidupnya sangat agamis."
Biasanya sih 'gayung selalu bersambut'! Sang balon gubernur akan memberikan sejumlah uang dan mendapat janji "Kami, umat gereja A / vihara B / mesjid C akan mendukung penuh Bapak/Ibu X sebagai gubernur Sumut".
Di belakang panggung, para pemimpin agama yang terbiasa mengatasnamakan pilihan umatnya tadi tentu akan mendapat bagian tersendiri. Konon katanya, dana-dana politis itulah yang akan membantu mereka membangunan tempat ibadah mereka, atau menutupi kekurangan biaya pesta dan perayaan keagamaan, atau memenhi kebutuhan lain sesuai permintaan mereka.
(2) Pendekatan Marga
Jelas sekali bahwa mayoritas warga Sumut punya marga, tak peduli agamanya apa. Bahkan ketika orang Jawa yang sejak Orla dan Orba dipaksa menjadi buruh kebun Teh dan Karet di Sumut dan tak punya marga pun sudah ikutan berinteraksi dengan sesama mereka dengan menyebut panggilan ala Batak, Nias dan Tionghoa yang memang punya marga.
Begitu juga dengan orang Melayu-Deli yang konon katanya adalah penduduk asli Kota Medan. Minimal orang Jawa tadi malah ikuta-ikutan membuat kumpulan sesama Jawa dalam wadah PujaKeSuma, atau bisa saja PujakeSumut
.Di sisi yang berbeda, para tokoh masyarakat yang tak punya marga, seperti Panglima TNI yang menurut banyak warganet diam-diam kepengen jadi presiden itu, Ketua PSSI / Pangkostrad yang konon katanya kepengen nyagub di Sumut, atau para pejabat penting lain pun yang bukan Batak pun, bila datang ke Medan, mereka akan rela diberi marga bila ingin "dihormati".
Lagi-lagi hal ini erta terkait dengan kepentingan politik. Ya, minimal agar masyarkat Sumut akan mendukungnya secara "kekeluargaan".
Terkait hal ini, saya sering bercanda ke teman-teman di Medan: "Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pernah diproklamirkan Pemberontak di masa Orde Lama tampaknya sangat cocok dengan karakteristik warga Sumut."
Bagaimana tidak, di setiap pelosok, kampung, bahkan gang-gang kecil di perkotaan selalu dipenuhi oleh Serikat berlabel STM (Serikat Tolong Menolong). STM ini biasanya didasarkan pada daerah asal, marga atau kumpulan marga serumpun, dst.
STM ini semacam kelompok diaspora yang berkumpul dan berorganisasi atas dasar kesamaan tertentu. Anehnya perkumpulan berdasarkan marga ini sering lebih kompak, lebih fight dan lebih fanatik dibanding kelompok berdasarkan agama yang telah disinggung di atas.
Artinya, bila politik yang dijalankan berdasarkan polarisasi agama, maka logikanya akan begini:
- Tesis : Saragih adalah jemaat aktif di HKBP Kabanjahe
- Antitesis:HKBP secara resmi mendukung JR Saragih
- Sintesis: Saragih tidak harus memilih JR Saragih Pilgub Sumut, karena ternyata yang membantu pembangunan gereja mereka adalah Tengku Nurdin yang didukung Marga Sitorus.
Namun, apabila polarisasi marga yang terjadi, maka logikanya justru akan seperti ini:
- Tesis: Saragih adalah jemaat HKBP dan pengurus inti pada Kumpulan Marga Parna sebagai rumpun marganya.
- Antitesis: Kumpulan Marga Parna secara resmi mendukung JR Saragih.
- Sintesis: "Sonaha pe ningon, samarga do homa hami pakon JR Saragih on." (Biarbagaimanapun JR Saragih itu semarga dengan kami).
Maka saran saya kepada para balon gubernur Sumut: Bila Anda ingin menang, kelompok pertama yang harus Anda dekati pertama adalah kumpulan marga, disusul kelompok agama dan Ormas.
Jadi, mulai saat ini, segeralah (seolah-olah) menjadi bagian dari kelompok marga tertentu. Bahkan bila Anda tak punya marga, silahkan "membeli" marga yang paling banyak anggotanya dan punya tokoh yang dibanggakan. he he he.
Tapi paling asyik adalah ketika Anda berani pura-pura bergaul dan ikut bergumul dengan kelompok marga tertentu dan segeralah tuntaskan kesulitan dana kelompok marga itu. Bila hal seperti ini Anda lakukan, maka Anda tinggal menunggu hasil Quick Count saat Pilgub Sumut berlangsung tahun depan.
Ini memang sudah jadi jargon warga Sumut di setiap penyelenggaraan Pilkada, "Bah saburhon ma hepeng i tu hami da, asa pintor didok sude akka dongan tubu, boru dan bere nami mandok jolma naburju do hamu!" (Sudahlah, Anda tinggal taburkan banyak duit ke keluarga besar marga kami (dongan tubu, boru, bere) agar mereka tahu bahwa Anda itu orang baik."
(3) Pendekatan Ormas
Sebetulnya selain pendekatan agama dan pendekatan marga, seorang calon yang akan maju pada Pulgub Sumut tahun 2018 yang akan datang juga harus pintar mencari dukungan dari Ormas.
Teman saya orang Manado yang bekerja di sebuah BUMN bahkan pernah bilang begini, "Di zaman Olo Panggabean masih hidup, aku tugas di Medan. Aku ingat betul kalau "uang keamanan" di sana ada dua jenis: satu amplop untuk aparat dan satu amplop lagi untuk ormas tertentu".
Ini ada benarnya. Bahkan belum lama ini ada dua ormas besar saling bertarung mempertontonkan pengaruh mereka di Kota Medan dan Propinsi Sumut. Jadi, siapa yang punya kedekatan dengan ormas, atau minimal pintar mendekati ormas, terutama centengnya, maka ia akan mendapat dukungan secara militan dari mereka, walaupun ia hanya menyogok centengnya.
Maka bagi Anda yang sudah yakin akan maju di Pilgub-Sumut tahun 2018 yang akan datang, saya sarankan; "Mumpung masih ada waktu kurang lebih setahun. Carilah uang yang banyak, dan sisihkanlah sebagian kecil uang promosi dan publikasi Anda itu untuk memperpanjang hidup ormas-ormas tersebut".
Bila Anda tak sempat melakukan hal di atas, silahkan Anda dirikan ormas sendiri yang bisa Anda maksimalkan sebagai "relawan militan" Anda.
Percaya deh sama saya, dari sekarang hingga menjelang Hari-H Pilgub tahun 2018 nanti, proposal dari ormas-ormas itu pasti akan membetot kantong Anda dengan tumpukan proposalnya ke Anda.
Maka, bila Anda tak ingin Posko Anda penuh oleh tumpukan kerta A4 berjilid kertas kartun dan berlapis plastik itu, Anda tinggal memenuhi proposal mereka sembari memaksimalkan dukungan mereka. Desaklah mereka untuk berkomitmen mendukung Anda, bila penting terapkan pendekatan militer. ha ha ha."
Inilah beberapa saran kecil bagi Cagub Sumut 2018. Nyatanya, gema Pilkada Sumut sudah semakin mendekat, dan jangan melupakan unifikasi POLAGAOR (Politik,Agama, Marga dan Ormas).
Sukses untuk semua balon gubernur, ingat, Ini "Baru Sumut" bukan "Sumut Baru ini!"
Lusius Sinurat
){kind=link}
Posting Komentar