Ad Unit (Iklan) BIG

Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba

Posting Komentar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 Isi PP 42/2007

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,
  • Dalam rangka meningkat-kan pembinaan usaha dengan waralaba di seluruh indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengu-saha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba nasional yang handal dan mempu-nyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.
  • Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha pemberi waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat diman-faatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/ atau jasa dengan waralaba.
  • Disamping itu, pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, pemberi waralaba sebelum mem-buat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pemerin-tah dan calon penerima waralaba. Di sisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian waralaba, penerima waralaba harus menyampaikan perjanjian waralaba tersebut kepada pemerintah.
  • Peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memberi-kan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam memasarkan produknya.
MENIMBANG
Bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang waralaba;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; kitab undang-undang hukum perdata (burgelijke wetboek, staatblads 1847 nomor 23); 
  2. Undang-undang penyaluran perusahaan 1934 (bedrijfs reglementerings ordonantie 1934, staatblads 1938 nomor 86); 
  3. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil (lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3611); 
MEMUTUSKAN 
MENETAPKAN 
Peraturan pemerintah tentang waralaba

BAB I
KETENTUAN UMUM
PENJELASAN 
PASAL 1 :
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
1.      Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
2.      Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
3.      Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasa 1-2  cukup jelas
PASAL 2 :
Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah indonesia.
Cukup jelas
BAB II
KRITERIA
Pasal 3
PASAL 3 :
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.      Memiliki ciri khas usaha;
b.      Terbukti sudah memberikan keuntungan;
c.      Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d.      Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e.      Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f.       Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
a.     Yang dimaksud dengan “CIRI KHAS USAHA” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.
b.     Yang dimaksud dengan “TERBUKTI SUDAH MEMBERIKAN KEUNTUNGAN” adalah menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
c.     Yang dimaksud dengan “STANDAR ATAS PELAYANAN DAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG DITAWARKAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS” adalah standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama ( standard operational procedure – sop ).
d.     Yang dimaksud dengan “MUDAH DIAJARKAN DAN DIAPLIKASIKAN” adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.
e.     Yang dimaksud dengan “DUKUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN” adalah dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
f.      Yang dimaksud dengan “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG TELAH TERDAFTAR adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.
BAB III
PERJANJIAN WARALABA
Pasal 4-6
PASAL 4 :
(1)      Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum indonesia.
(2)      Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.
Cukup jelas
PASAL 5 :
Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit :
a.      Nama dan alamat para pihak;
b.      Jenis hak kekayaan intelektual;
c.      Kegiatan usaha;
d.      Hak dan kewajiban para pihak;
e.      Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
f.       Wilayah usaha;
g.      Jangka waktu perjanjian;
h.      Tata cara pembayaran imbalan;
i.        Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j.        Penyelesaian sengketa; dan
k.      Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
Cukup jelas
PASAL 6 :
(1)      perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain.
(2)      penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba.
Cukup jelas
BAB IV
KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA
Pasal 7-9
PASAL 7 :
1.       pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran.
2.       rospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :
a.     Data identitas pemberi waralaba;
b.     Legalitas usaha pemberi waralaba;
c.     Sejarah kegiatan usahanya;
d.     Struktur organisasi pemberi waralaba;
e.     Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
f.      Jumlah tempat usaha;
g.     Daftar penerima waralaba; dan
h.     Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a.      Yang dimaksud dengan “DATA IDENTITAS adalah fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha apabila perseora-ngan, dan fotokopi kartu tanda penduduk para pemegang saham, kom-isaris, dan direksi apabila berupa badan usaha.
b.      Yang dimaksud dengan “LEGALITAS USAHA” adalah izin usaha teknis seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin tetap usaha pariwisata, surat izin pendirian satuan pendidikan.
c.      Yang dimaksud dengan “SEJARAH KEGIATAN USAHANYA” adalah uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengemba-ngan usaha.
d.      Cukup jelas
e.      Cukup jelas
f.       Yang dimaksud dengan “TEMPAT USAHA” adalah outlet atau gerai untuk melaksanakan kegiatan usaha.
g.      Yang dimaksud dengan “DAFTAR PENERIMA WARALABA” adalah nama-nama perusahaan dan/atau perseorangan sebagai penerima waralaba.
h.      Cukup jelas
PASAL 8 :
Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
Pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dilaksana-kan secara berkesinambu-ngan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh penerima waralaba.
PASAL 9 :
(1)    Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.
(2)    Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempatsebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak mengguna-kan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan.
BAB V
PENDAFTARAN
Pasal 10-13
PASAL 10 :
(1)      Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.
(2)      Pendaftaran prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
Cukup jelas
PASAL 11 :
(1)      Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.
(2)      Pendaftaran perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yangdiberi kuasa.
Cukup jelas
PASAL 12 :
(1)      Permohonan pendaftaran prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen :
a.        Fotokopi prospektus penawaran waralaba; dan
b.       Fotokopi legalitas usaha.
(2)      Permohonan pendaftaran perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diajukan denganmelampirkan dokumen:
a.     Fotokopi legalitas usaha;
b.     Fotokopi perjanjian waralaba;
c.     Fotokopi prospektus penawaran waralaba; dan
d.     Fotokopi kartu tanda penduduk pemilik/pengurus perusahaan.
(3)      Permohonan pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada menteri.
(4)      Menteri menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba apabila permohonan pendaftaran waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)      Surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(6)      Dalam hal perjanjian waralaba belum berakhir, surat tanda pendaftaran waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7)      Proses permohonan dan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba tidak dikenakan biaya.
Cukup jelas
PASAL 13 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran waralaba diatur dengan peraturan menteri.
Cukup jelas
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14-15
PASAL 14 :
(1)      Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan waralaba.
(2)      Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian :
a.     Pendidikan dan pelatihan waralaba;
b.     Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
c.     Rekomendasi untuk mengikuti pameran waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
d.     Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
e.     Penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik; dan/atau
f.      Bantuan perkuatan permodalan.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a.     Cukup jelas
b.     Cukup jelas
c.     Cukup jelas
d.     Cukup jelas
e.     Cukup jelas
f.      Yang dimaksud dengan “PERKUATAN PERMODALAN” adalah antara lain kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dan mendapatkan bunga rendah.
PASAL 15 :
(1)      Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan   waralaba.
(2)      Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Cukup jelas
BAB VII
SANKSI
Pasal 16-18
PASAL 16 :
(1)   Menteri, gubernur, bupati / walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, dan/atau pasal 11.
(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
(1) peringatan tertulis;
(2) denda; dan/atau
(3) pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba.
Cukup jelas
PASAL 17 :
(1)    Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, dan pasal 11.
(2)    Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Cukup jelas
PASAL 18 :
(1)   Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
(2)   Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)   Sanksi administratif berupa pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
Denda ditetapkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba atau pejabat yang ditunjuk dan disetor ke kas negara menjadi pendapatan negara bukan pajak. Pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
PASAL 19 :
(1)   Perjanjian waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
(2)   Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini.
Cukup jelas
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20-22
PASAL 20 :
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlakuperaturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Cukup jelas
PASAL 21 :
Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah   ini.
Cukup jelas
PASAL 22 :
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.
Cukup jelas
Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 23 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO B.YUDHOYONO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 90
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
Ttd
MUHAMMAD SAPTA MURTI
_________ *)  Sistematika dan catatan khusus oleh LUSIUS SINURAT
Lusius Sinurat
lusius-sinurat
Berbagai ide dan gagasan yang sempat terekam, dituliskan dan dibagikan kedalam tema-tema, seperti Filsafat, Teologi, Budaya, Politik, Pendidikan, dll oleh Lusius Sinurat. Kritik dan Saran silahkan kirimkan via email [email protected].

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter