Entri yang Diunggulkan

Simulacra dan Realitas Semu

Jean Baudrillard Bicara tentang komunikasi, tepatnya filsafat komunikasi tak bisa dilepaskan dari filsup bernama Jean Baudrillard.  Filsafat komunikasi yang dimaksud ialah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis kritis, dan holistis teori dari pro…

Pemilih Saja Harus Independen

Pemilih Saja Harus Independen
Pemilih Saja Harus Independen, Apalagi Calon Terpilih. Sifat pemilu di negara demokrasi Indonesia belum berubah sejak tahun 1955: LUBeR (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasi. Ini mengandaikan seorang warga harus memilih secara independen. Ia harus merdeka dalam memilih.

Demikian juga seorang calon kepala daerah punya independensi dalam mencalonkan dirinya: mau maju lewat jalur partai atau maju dari jalur independen.

Nyatanya, di negara demokrasi dengan sistem kepartaian manampun selalu disediakan ruang bagi calon perseorangan dari jalur independen.

Di aindonesia pun sama. Segala ketentuan terkait persyaratan calon perorangan diatur oleh UU No, 8, 2015 yang dilahirkan oleh partai-partai yang ada di DPR.

Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dengan tegas mengatakan bahwa "pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya."

Inilah asyiknya demokrasi. Selain dari jalur independen, partai politik juga berhak mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilihan mereka. Bisa dari anggota aktif atau dari warga yang mengajukan diri ke partai.

Nah, terkait dengan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik, mereka harus memiliki 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengajukan calonnya.

Apakah para calon independen yang memiliki sumber daya yang relatif lebih terbatas (dan tidak disertai dukungan DPRD )dapat memenangkan pertarungan politik yang ketat melawan calon dari partai politik di Pilkada?

Bisa. Wagner Damanik atau MWD misalnya telah mengumpulkan lebih dari 10% DPT kabupaten Simalungun. 77rb an FC KTP daro DPT bahkan telah melampaui 45rb an KTP yg disyaratkan.

Benar bahwa sejak pertama kali disahkan lewat UU No.12 tahun 2008 beberapa calon independen baik di tingkat kota maupun kabupaten telah berhasil mencuri hati masyarakat dan memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Hasil penelitian Skala Survei Indonesia (SSI), dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, misalnya, sekitar 35 persen wilayah memiliki calon independen.

Dari jumlah tersebut, hanya 14,4 persen yang berhasil menang. Gubernur Aceh, Bupati Sergai, dan benerapa kepala daerah yang menang menjadi bukti.

Jangan heran apabila suatu saat DPR yang berisi wakil partai akan memperberat syarat hingga 20% untuk calon independen. Emang partai-partai mau rugi? Toh mereka itu punya jatah ABN dan SDM. Bagi partai politik, dalam konteks pemilu dan pilkada, politik itu seni meraih tahta.

Sementara bagi calon independen seperti MWD, prosesi pemilihan bupati Simalungun adalah seni mendeteksi maunya rakyat, agar kelak bila menang ia siap "MEMBERI dan bukan malah MENGAMBIL" dari rakyat yang telah mempercayainya.


lusius-sinurat
Berbagai ide dan gagasan yang sempat terekam, dituliskan dan dibagikan kedalam tema-tema, seperti Filsafat, Teologi, Budaya, Politik, Pendidikan, dll oleh Lusius Sinurat. Kritik dan Saran silahkan kirimkan via email [email protected].

Related Posts

Posting Komentar






DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika Anda merasa artikel di Blog ini sungguh bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain lusius-sinurat.com. Terima kasih.

Subscribe Our Newsletter