Ad Unit (Iklan) BIG

Kampanye Negatif dari Tim yang Lemah

Posting Komentar
Kampanye Negatif dari Tim yang Lemah
Prosesi Pilkada harusnya dijalankan dengan kampanye positif (positive campaign). Kampanye negatif (negative campaign) boleh saja dalam kontestasi politik. Tapi kampanye gelap (black campaign) samasekali harus kita hindari. 

Seharusnya sih kampanye itu harus 99 persen positive campaign, 1 persen negative campaign, dan 0 persen black campaign (zero tolerance to black campaign).

Kampanye hitam dan kampanye negatif itu berbeda. Kendati tak dilarang dalam Pilkada, kampanye negatif yang dimaksud adalah kampanya yang lebih mengemukakan sisi kelemahan faktual tentang lawan politik.

Kampanye negatif yang dilakukan para politisi tak bisa dihukum. Kalau Anda bilang Wagner Damanik sebagai anti-perubahan Simalungun, maka itu adalah black campaign. Tapi kalau Anda bilang Radiopo itu hanya modal uang dalam pilbup kali ini maka itu negative campaign saja.

Bila black campaign bisa dipidana, maka negative campaign hanya bisa dilawan dengan argumen. Sebab kampanye hitam itu menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik, dan itu jelas dilarang oleh Undang-undang.

Bagaimana tidak, black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Sementara dalam negative campaign, kampanye dilakukan dengan mengemukakan sisi negatif atau kelemahan faktual tentang lawan politik.

Negative campaign ini tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Namun, di atas segalanya, dalam kontestasi politik, kampanye yang mengedepankan progam (positive campaign)  jauh lebih baik ketimbang mencari kelemahan lawan politik maupun menyebarkan kabar bohong.

Menurut saya, kampanye itu semestinya adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaignsegala. Tapi sekali lagi, melakukan negative campaign sah-saha saja, dan tak ada sanksinya.

Tapi tetaplah hati-hati saat Anda melakukan black campaign, karena Anda bisa dihukum atau dipidanakan.

Pasal 280 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan tentang larangan pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang mempersoalkan dasar negara, menghina dalam hal SARA, hingga menghasut serta mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Sehingga dapat disebut pelanggaran bila kampanye tersebut mencakup apa yang telah ditetapkan UU.

Enggak bisa sepotong-potong untuk dikatakan itu ujaran kebencian atau tidak. Itu tergantung konteks dan tata cara penyampaian serta bahasa yang dipergunakan. Bila ada kasus tertentu menyangkut calon tertentu dan itu tidak menghalangi pencalonannya, maka mem-blow up kasus itu ke publik justru akan menyisakan kerugian bagi calon yang Anda dukung.

Tetapi bila kasus itu memang ada secara faktual dan bisa menghalangi pencalonan si calon, maka giliran calon dan timnya punya hak jawab. Silahkan bentangkan jawabannya dalam satu tulisan yang sistematik dan lengkap. Mereka yang Anda anggap sebagai perudak citra jagoan Anda, pasti akan memgerti.

Bukan malah menuduh lawan dengan tuduhan lain. Bila demikian, maka saling tuduh akan terjadi, bahkan setelah pilkada selesai.

Menuduh itu tindakan jahat. Tetapi menyembunyikan kejahatan juga sama saja dengan melakukan kejahatan. Bukan apa-apa, pilkada sudah terbukti memecah masyarakat Jakarta. Bahkan pilpres telah membelah dua rakyat Indonesia.

Jadi, mari kita hindari "perang tanpa lawan", atau "berteman tanpa ada kawan". Jangan sampai melahirkan dendam hingga perpecahan antar warga jadi tak terhindarkan.

Jangan sampai pula, pesona politik membuat kita hanya sebagai serpihan yang kelak tak dipedulikan oleh calon yang memenangkan kontestasi Pilkada. Bukan apa-apa, kalau gak ada Pilkada, kita asyik-asyika aja tuh....


lusius-sinurat
Berbagai ide dan gagasan yang sempat terekam, dituliskan dan dibagikan kedalam tema-tema, seperti Filsafat, Teologi, Budaya, Politik, Pendidikan, dll oleh Lusius Sinurat. Kritik dan Saran silahkan kirimkan via email [email protected].

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter