Ada remaja, PNS, Kepala Sekolah, mahasiswa dan sebagainya yang menghina presiden, lalu ditangkap polisi justru dianggap sebagai strategi politik pemerintah yagn meneror warganya dengan senjata polisi.
Beberapa koruptor, entah gubernur, bupati hingga anggota dewan yang berasal dari parpol oposisi tertangkap tangan, lalu dituduh sebagai permainan politik KPK.
Teroris yang menarik-narik kolor tujuh bidadari surga dengan cara bom bunuh diri ditangkap hingga ditembak mati oleh politis, eh para politisi parpol oposisi menudingnya sebagai tindakan politisi.
Presiden Jokowi meresmikan beberapa bandara dan menuntaskan jalan tol yang sudah lama mangkrak, oleh segelintir haters Jokowi menuduh sebagai pencitraan secara politis: demi pilpres 2019.
Gerakan Tagar #2019GantiPresiden yang semakin sirna dari media sosial dipandang sebagai kebebasan berdemokrasi; tetapi pemberitaan keberhasilan pemerintah saat ini justru dituding sebagai cara Jokowi mempertahankan jabatannya tahun 2019-2024.
Hanya karena polisi mengamat-amati para ulama yang amit-amit senang memprovokasi warga di tempat ibadah, eh polisi dituduh sebagai pendukung tindakan represif pemerintah Jokowi.
Lalu kita bingung, kayaknya para politisi alias mereka yang sok ngerti politik di negeri ini hanya mampu memahami berbagai peristiwa dari kacamata politik.
Mereka yang doktor akuntansi malah tak sanggup menghitung rasio utang luar negeri, abai pada kenaikan gaji aparatur sipil negara yang dianggapnya sebagai kebijakan politik yang kini sedang memerintah.
Begitu juga anggota dewan dan pengurus partai oposisi yang sebenarnya ahli pendidikan itu memang tak paham tujuan pendidikan nasional. Mereka mencaci maki sistem perkuliahan yang liar tak terkendali dan praktik jual beli gelar yang katanya tak terbendung, namun di saat yang sama mayoritas anggota dewan dan pengurus partai mereka justru S2 dan S3 dari PTS di ruko-ruko dan liar itu.
Fakta-fakta di atas justru membuat kita alergi menonton berita, talkshow politik, dan berbagai kebohongan hukum di acara yang seharusnya membahas tentang hukum.
Sungguh sebuah pembodohan sistematis, dengan cara pengerucutan persoalan melulu dari kacamata politik. Sungguh tolol sekali. Apa-apa dipahami sebagai persoalan politik. Politik kok malah apa-apa.
Posting Komentar