Entri yang Diunggulkan

Simulacra dan Realitas Semu

Jean Baudrillard Bicara tentang komunikasi, tepatnya filsafat komunikasi tak bisa dilepaskan dari filsup bernama Jean Baudrillard.  Filsafat komunikasi yang dimaksud ialah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis kritis, dan holistis teori dari pro…

Indonesia Negeri Para Semenjana

Bingung juga melihat kondisi terkini bangsa ini. Sebagai bagian dari masyarakat saya tak lagi bisa cuek dan pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu samasekali.

Tapi, sungguh tak tega juga melihat negara ini dikelola para penguasa yang bertubuh dan bernyawa tapi tampak tak berhati.

Bagi mereka yang memang sudah apatis, apalagi sudah terlanjur memandang negara ini sebagai negara ilusi tau bahkan negeri tanpa solusi, anggaplah coretan ini sebagai alarm bagi ungkapan hati Anda.

Entah karena baru atau sedang belajar berdemokrasi atau memang tak tahu apa itu demokrasi dalam tatanan bernegara, para pejabat publik negara ini malah memelintir republik ini menjadi rumah tangga pribadi.

Di sisi lain, rakyat pun mengira bahwa pengelolaan republik ini sudah berjalan di atas narasi kekuasaan yang tak terbendung dari para pejabat ibu pertiwi. Dua hal inilah yang sangat menonjol dalam hidup berdemokrasi dalam 15 tahun belakangan.



*****

Bila pengelola negara selalu berdalih bahwa mereka menjalankan fungsi mereka di atas tatanan yang sedang dalam perbaikan; dan itu berarti mereka harus dimaklumi bila melakukan kesalahan di hingga 50 persen dari tanggungjawabnya, termasuk bila mereka salah memasukkan kas negara ke kantongnya sendiri. 

Sebaliknya rakyat merasa bahwa demokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah adalah demonstrasi penyingkiran peran rakyat; dan dengan dalih ini maka rakyat tak lagi punya rasa takut dan malu untuk menuntut bagiannya dalam singgasana kekuasaan, juga bagian dari uang negara yang sudah terlanjur masuk kantong pejabat tadi. 

Lihatlah betapa banyak demostrasi yang bahkan tampil brutal, mulai dari menghantam dan mengobarak-barik kantor pemerintah, perlawanan sengit terhadap polisi yang sudah rela meninggalkan keluarga demi negara, hingga menutup akses jalan tol supaya rakyat lain ikut menganggur dan merugi seperti mereka. 

"Korupsi yang sedang memonopoli tiap lapisan struktur pemerintahan" di satau sisi dan "protes berkepanjangan dari masyarakat atas ulah jahat dan laknat bernama korupsi" di sisi lain seakan harus (bisa) kita mengerti (bukan untuk dipahami apalagi untuk dimaklumi) dari dua sudut pandang asimetris di atas.



Ngeri ! Ya, negara ini tertatih-tatih dalam kengerian yang mencekam ibu pertiwi, membuat bulu kuduk merinding, dan mata mengernyit akibat silau oleh perilaku tak terpuji. 

Di saat rakyat memplesetkan demokrasi sebagai aktivitas “berdemonstrasi kendati tahu dan sadar tak akan mendapat solusi”, para pejabat negeri juga memplesetkan demokrasi sebagai aksi sarana mencari sensasi yang bahkan lebih sering sebagai penampilan tak tahu diri. 

Soal berita lama ini koran-koran dan majalah telah memberitakannya, tivi-tivi telah menyiarkannya, dan internet telah memelesetkannya.

*****
Rakyat tahu bahwa seluruh protes mereka pada kenyataannyahanya berpangkal tapi tak berujung. Tapi, tunggu dulu. Sebetulnya "siapa itu rakyat ?" menjadi pertanyaan serius juga akhir-akhir ini. 

Bayangkan bila se-kelompok orang tertentu serta merta mengklaim diri sebagai rakyat yang sesungguhnya atau mengklaim diri sebagai representasi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kendati di saat mereka membakar kantor polisi, merusak fasilitas umum, mengusir para pengusaha yang telah mempekerjakan mereka, atau berteriak di jalanan dengan modal Rp 20.000,- dari sang provokator. 

Inilah telenovela yang paling tidak lucu di negari ini. Rakyat lain seperti saya hanya bisa menggeleng-geleng kepala saat nama mereka ikut diseret walaupun sesungguhnya tak dapat bagian/keuntungan dari tiap gerak pertunjukan sengit rakyat lain dengan spanduk “Turunkan...” atau “Perhatikan nasib kami...”, dan seterusnya itu. 

Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah nasib rakyat yang "rajin" berdemonstrasi jauh lebih diperhatikan pemerintah, atau jangan-jangan malah menjadi sparing partner pemerintah ?

Faktaya, kepada rakyat, baik yang aktif berdemonstrasi atau lebih suka melakukan aksi nyata bagi negeri ini, para pejabat pemerintah berulang-ulang meminta agar rakyat bersabar, karena demokrasi adalah proses dan bukan ujung dari setiap pembangunan sebuah negara.

Entah siapa yang benar dan siapa yang hanya merasa diri benar! Tapi, lihatlah, betapa (pejabat) negari ini tak lagi bisa dijadikan sebagai orangtua bagi rakyat yang semestinya diayomi dan menjamin kesejahteraan mereka - yang pada kenyataannya berada dalam tanggungjawabnya.


*****
Konon katanya pertumbuhan ekonomi meningkat dan kita sedang menuju kekuatan ekonomi dunia, dan terutama di Asia (kalau tidak salah istilah yang disematkan untuk itu adalah Indonesia sebagai “Macan Asia”). 

Bisa jadi inilah cara pemerintah “menenangkan”, tepatnya meninabobokan rakyatnya.. ya, agar tidak protes melulu ke jalanan dan / atau merusak perkantoran yang dibangun dari pajak rakyta; juga agar DPR tidak diusik karena telah menggunakan uang rakyat untuk membeli pewangi ruangan, ruang rapat rapat nan megah, atau hanya untuk membeli “tempat duduk” nan empuk saat ia menempatkan pantatnya sambil online di toilet DPR.

Tentang ulah DPR tak tahu diri ini, seorang teman menyindir lewat status Facebooknya begini:

“Saya ingin taat membayar pajak. Tapi uang pajak malah dipakai para Dewan (Perwakilan Rakyat) terhormat yang katanya mewakili rakyat buat beli mesin fotokopi cepat yang sampai milyaran (rupiah harganya), korden yang sampai Rp 6 juta per meter, makanan rusa yang sampai Rp 600 juta, pengharum ruangan yang sampai Rp 1 milyar, kalender yang sampai Rp 1,3 milyar. Sedangkan di Nias, masih banyk anak 'gak bisa sekolah. 

Mereka tak tersentuh dana BOS. Di Banten n di Muntilan anak-anak mesti 'nyebrang jembatan yang nyaris putus demi berangkat ke sekolah bak (aksi fiksi dalam film) Indiana Jones. Ah...entah mengapa tak habis-habisnya mengumpat soal orang-orang yang katanya "terhormat" itu.

Anggaran yang ter-blow up oleh media yang menyiratkan "option for the poor" nyaris tak ada. Bukan kakaktua saja yang jadi makhluk langka, rupanya kaum miskin dan masih tak berpendidikan di Indonesia inipun jadi perhatian yang langka untuk orang-orang yg (katanya) terhormat itu. Jadi bertanya, uang pajak yg saya bayar rutin selama ini tersalurkan kemana ya???"
*****
Tahu cara pejabat legislatif, yudikatif dan eksekutif melawan statement seperti di atas ? Ya, pemerintah menghembuskan sabda suci yang diharapkan bisa mendiamkan mereka yang berbunyi. 

Lihatlah, kabar burung tentang pertumbuhan pesat ekonomi negara begitu ampuh dilakukan saat partai pemerintah menugaskan kadernya untuk merampok uang dari proyek-proyek megah, atau saat para pejabat membuat tender yang sudah jelas dimenangkan oleh dirinya sendiri. 

Mungkin kalau Adam Smith mengatakan ada sang invisible hand yang mengatur pasar, maka negara ini juga sedang diatur oleh invisible human, yang tak terlihat sebagai manusia nyata kendati sesungguhnya merekalah yang bernista dan berlaknat.

Jusup Kalla dalam acara yang dipandunya di Kompas TV, "JK = Jalan Keluar" mengatakan bahwa para regulator pejabat negara ini terlalu banyak berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi dari (sistem yang ada di-) masyarakat yang dihadapinya, tapi sesungguhnya mereka tak pernah melakukan gebrakan positif yang menyenangkan masyarakat itu sendiri. 

Ini berarti, para pejabat negeri ini seakan lebih suka menyakiti rakyat daripada mengambil hati rakyatnya. Pedagang kaki lima dan warung kecil dipajak dan pengusaha baik-baik pun dibajak. 

Petani beras yang notabene makan nasi juga dipaksa oleh pemerintah mati kelaparan karena kehabisan beras. 

Saat rakyat menuntut lapangan kerja yang lebih banyak, pemerintah malah lebih suka membangun panggung kerjanya, yang sewaktu-waktu bisa menampilkan karya-karyan yang menurutnya luarbiasa.
*****
Pemerintah kita memang "luarbiasa", tetapi dalam arti keluar dari batas-batas normal kemanusiaannya. Maka, bukan ABK (anak berkebutuhan khusus) yang mesti disekolahkan di SLB, melainkan para pejabatlah yang mesti lebih lama nongkrong di SLB dan belajar menjadi "normal". 

Tapi permenungan ini tak berhenti di sini... akhirnya kita harus bertanya ke dalam diri kita masing-masing, "Jangan-jangan, kalau saya di sana juga, saya akan seperti mereka!" 

Enggak banget deh... :)

lusius-sinurat
Berbagai ide dan gagasan yang sempat terekam, dituliskan dan dibagikan kedalam tema-tema, seperti Filsafat, Teologi, Budaya, Politik, Pendidikan, dll oleh Lusius Sinurat. Kritik dan Saran silahkan kirimkan via email [email protected].

Related Posts

Posting Komentar






DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika Anda merasa artikel di Blog ini sungguh bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain lusius-sinurat.com. Terima kasih.

Subscribe Our Newsletter